LABUHANBATU – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus kegiatan Sosialisasi Antikorupsi bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumut didampingi Asisten Intelijen yang diwakili Koordinator Intelijen Bani Ginting, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Handayani, S.H., M.H., Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Herlangga Wisnu Murdianto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jeffry Paultje Maukar, S.H., M.H., serta jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., dan Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., beserta jajaran Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Kajati Sumatera Utara menegaskan bahwa membangun budaya antikorupsi memerlukan keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif. Kedua pendekatan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, dan sama-sama memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pendekatan preventif berperan dalam menanamkan integritas, meningkatkan kesadaran hukum, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan represif bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, keduanya harus diterapkan secara beriringan dan konsisten guna menciptakan sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif serta membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
“Aparat Penegak Hukum (APH) tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Diperlukan dukungan, sinergi, dan peran aktif seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang penindakan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, sehingga tercipta culture atau budaya antikorupsi dalam kehidupan dan lingkungan kerja sehari-hari,” tegas Kajati Sumut.

Lebih lanjut, Kajati menekankan pentingnya membangun komitmen bersama untuk menjadikan integritas dan kepatuhan terhadap hukum sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Kejaksaan melalui Bidang Intelijen dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki peran strategis dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum, serta pendampingan hukum guna meminimalkan potensi penyimpangan. Upaya tersebut juga perlu diperkuat melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal serta seluruh pemangku kepentingan.
Kajati Sumut turut mengingatkan pentingnya pengelolaan dan penyelamatan keuangan negara agar setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rangkaian kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sumut menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset), pembenahan tata kelola organisasi, serta penguatan budaya kerja seluruh jajaran Kejaksaan yang berlandaskan integritas, disiplin, profesionalitas, dan tanggung jawab.
Kajati juga mengingatkan agar seluruh jajaran melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan, serta senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Setiap bentuk penyimpangan, pelanggaran disiplin, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, membangun culture antikorupsi yang berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.











